Call Now: : 0852 8533 5977 (Call) 08999 021 345 (WA)

Connect with us:

Blog Post

Perlu Terobosan Membangun Satu Juta Rumah


Perlu Terobosan Membangun Satu Juta Rumah

program-satu-juta-rumah

Jakarta- Real Estate Indonesia (REI) menilai butuh terobosan cepat untuk mewujudkan program pemerintah membangun satu  1 juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada 2015. Terobosan perlu digulirkan mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. REI berharap program itu tidak semata sebagai slogan, namun dapat diimplementasikan.

Pemerintah sekarang ini cukup serius untuk membangun rumah dalam mengatasi backlog atau kekurangan rumah. Namun, perlu terobsan baru untuk mengatasi hambatan yang selama ini sering terjadi di lapangan, Kata ketua umum DPP REI Eddy Hussy, di jakarta. Belum lama ini.

Dia melihat, membangun satu juta rumah tidaklah mudah. Ada sejumlah hambatan utama seperti soal ketersediaan lahan, proses perizinan, masalah sertifikasi tanah, dan pajak. Bila proses perizinan berlangsung lama dan ketersediaan lahan terbatas. “ Harus ada program yang jelas dan itu dilakukan secara paralel,” katanya.

Terkait soal lahan, jelasnya pasti akan mebutuhkan lahan amat luas untuk pembangunan satu juta rumah. Masalah cadangan lahan (land bank) masih menjadi sandungan utama di lapangan. Di sisi lain, Eddy meminta pemerintah mempermudah pembuatan sertifikasi tanah.

Menurut Eddy, untuk maslah pembiayaan pembangunan rumah juga mesti diantisiapasi oleh pemerintah. Saat ini, katanya, masalah pembiayaan banyak dikeluhkan oleh para pengembang properti yang membangun perumahan MBR. Perlu ada pembiayaan berjangka waktu 25 hingga 30 tahun tergantung dari usia pembeli rumah.

“memang semua bicara pembiayaan tidak ada masalah, tapi pada praktiknya tidak gampang dan perlu komitmen yang besar dari pemerintah dengan perbankan dan perlu diberikan insentif bunga muah atau khusu buat MBR flat sebesar 7,25% katanya.

Sektor Informal

Sementara itu, REI juga mengusulkan kepada pemerintah agar mengakomodasi kebutuhan hunian bagi para pekerja informal. Lini ini adalah masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap, seperti tukang bakso dan ojek sepeda motor. Kelompok informal ini juga perlu mendapatkan perhatian yang sama dengan pegawai yang memiliki penghasilan tetap. Masyarakat Informal perlu diperlakukan khusus karena pengahasilannya harian. “ Insentif lain juga perlu diberikan kepada sektor Informal. Mereka harus dikasih tempat dan hunian yang layak. Kata dia.

Untuk menopang pembangunan properti, REI meminta pemerintah membangun infrastruktur seperti akses jalan jalan, air dan listrik. Infrastruktur itu sangat dibutuhkan bagi sektor perumahan yang sehat. Dengan begitu aksesibilitas penghuni dengan tempat kerja bisa nyaman, terutama untuk di daerah –daerah.

“Infrastruktur ini jelas akan meningkatkan sektor perumahan. Kalau infrastrukturnya belum ada apa ya mau dibangun? Karena itu, Infrastruktur ini sangat penting dibangun oleh pemerintah, jelasnya.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya optimis pihaknya optimis bisa membangun satu juta juta rumah tahun ini. Hal ini terlihat dari kesiapan pemerintah dan pemangku kepentingan (Stakeholder) lainya untuk membantu pembangunan rumah, baik itu masyarakat di perbatasan dan nelayan. “ Kami optimis bisa terbangun satu jugta rumah, berbagai kebijakan telah disiapkan dalam rangka percepatan pembangunan rumah murah bagi MBR, kata dia.

Menurut dia, berbagai kebijakan seperti di kawasan perbatasan, PUPR juga siap membangun infrastruktur dan huniannya. Terkait ketersediaan lahan, kementerian keuangan  menilai badan layanan umum (BLU) akan menyediakan anggaran khusus untuk pembelian lahan baru untuk infrastruktur, termasuk juga buat hunian. “ Soal anggaran kami belum tahu, ada di Kemenkeu, tapi pembelian tanah ini nanti lewat BLU untuk semua infrastruktur, tidak hanya perumahan, kata Basuki.

Sementara itu, Menteri Bappenas Andrinof Chaniago mengakui bahwa, penguasaan lahan merupakan salah satu kunci untuk mengatasi masalah kebutuhan rumah yang terus meningkat. Namun, pemerintah saat ini kalah cepat dengan pengembang properti dalam penguasaan lahan, sehingga harga lahan terus meningkat.

“megapa negara lain cukup baik dalam penyediaan rumah bagi Masyarakat berpenghasilan rendah karena kuncinya pada sistem penguasaan tanah.

Sumber : Investor Daily