Call Now: : 0852 8533 5977 (Call) 08999 021 345 (WA)

Connect with us:

Blog Post

Pembiayaan Perumahan Murah Bersubsidi Capai Rp 9,5 Triliun


Pembiayaan Perumahan Murah Bersubsidi Capai Rp 9,5 Triliun

Pembiayaan perumahan bersubsidi sepanjang tahun ini berpotensi mencapai Rp 9,5 triliun. Pendanaan pembiayaan berasal dari pemerintah dan perbankan.

Pemerintah akan membiayai konsumen untuk mendapatkan rumah bersubsidi lewat penggunaan dana dari Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLUPPP) untuk program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan perbankan.

“Untuk 2011, pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp 5,7 triliun dan sisanya berasal dari bank berkisar Rp 3,8 triliun, maka pemerintah optimistis dapat terkumpul dana sebesar Rp 9,5 triliun untuk pembiayaan sebanyak 200.000 unit rumah bersubsidi,” ujar Menteri Perumahan Rakyat Suharso Manoarfa saat jumpa pers mengenai penandatanganan kerja sama operasional penyaluran FLPP antara pemerintah, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), dan PT Bank Bukopin Tbk di Jakarta, Senin (31/1).

Menurut dia, dana sebesar Rp 5,7 triliun sebagai akumulasi dari alokasi anggaran FLPP tahun 2011 dan sisa penyaluran tahun lalu sebesar Rp 2,1 triliun. Tahun lalu, FLPP yang tersalurkan BTN mencapai Rp 500 miliar untuk membiayai sebanyak 20.684 unit rumah. Adapun BNI belum mengucurkan kredit perumahan bersubsidi pada 2010.

Suharso berharap, pemerintah berharap potensi penyaluran senilai Rp 9,5 triliun bisa terserap tahun ini, karena pola FLPP sudah dilaksanakan sepenuhnya dan tidak ada lagi masa transisi dari subsidi selisih suku bunga dan uang muka menjadi FLPP.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Sri Hartoyo menambahkan, dana FLPP merupakan penggabungan dana pemerintah dan perbankan dengan perbandingan 60:40. Artinya, 60% merupakan dana FLPP dan 40% adalah dana dari perbankan.

Di tempat yang sama, Direktur Utama BTN Iqbal Latanro mengungkapkan, pihaknya menargetkan dapat menyalurkan dana FLPP hingga akhir tahun mencapai sekitar Rp 6 triliun. Adapun, rinciannya sebanyak Rp 5,98 triliun untuk membiayai sekitar 120.000 unit rumah dengan sistem konvensional dan sisanya dengan sistem syariah sebesar Rp 181 miliar untuk 3.221 unit rumah.

“Sebetulnya, kami bisa membiayai lebih dari 120.000 unit, tetapi kami ingin bermain aman dengan tidak terlalu banyak. Kami berharap nilai itu bisa terlampaui sehingga nanti kami bisa ikut kembali program FLPP ini,” tandas Iqbal.

Dia menambahkan, sejauh ini, BTN memang bermain di kredit pemilikan rumah dengan menguasai market share sebanyak 97% untuk rumah bersubsidi. Adapun, secara total pembiayaan properti, BTN baru mencapai sekitar 27% dari market share yang ada.

“Kami berharap kerjasama dengan Kemenpera bisa terus ditingkatkan, mengingat pangsa pasar pembiayaan perumahan memang cukup menarik dari sisi perbankan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Bukopin Glen Glenardi mengungkapkan, sebagai pemain baru dalam FLPP, Bukopin menargetkan penyaluran kredit untuk rumah bersubisdi dengan program ini sebesar 50.000 unit rumah. “BTN yang berpengalaman di KPR saja menargetkan 120.000 unit tahun ini, kami sebagai pemain baru hanya 50.000 unit. Jumlah ini untuk memacu optimisme dalam memenuhi target tersebut,” paparnya.

Terkait dengan adanya penambahan bank penyalur lainnya, Suharso mengungkapkan, sejumlan bank pembangunan daerah segera menandatangani perjanjian kerja sama penyaluran FLPP. Perjanjian tersebut diharapkan terealisasi bulan ini.

“Ke depan, bank-bank daerah akan ikut serta menyalurkan FLPP. Beberapa bank telah menyatakan komitmennya, seperti Bank Sumut, Bank Kalbar, Bank Kaltim, Bank Jatim, Bank Jabar-Banten, Bank Riau Kepulauan Riau, dan Bank DKI,” sebut Suharso.

Bank-bank daerah tersebut, jelas dia, sedang memasuki pembahasan dengan BLU-PPP terkait penyediaan dana murah jangka panjang dengan bunga tetap sepanjang masa tenor.