Call Now: : 0852 8533 5977 (Call) 08999 021 345 (WA)

Connect with us:

Blog Post

Jokowi Diminta Blusukan untuk Pantau Program Sejuta Rumah


Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta blusukan untuk pantau program sejuta rumah subsidi di lapangan. Dengan begitu, Presiden bisa mendapatkan data-data yang valid terkait pencapaian program sejuta rumah.

Demikian diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI), Panangian Simanungkalit kala berbincang dengan Liputan6.com, ditulis Sabtu (24/10/2015).

“Semuanya perlu dicek dan diteliti langsung, selain perlu memanggil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menunjukkan di mana saja proyek sejuta rumah yang dikatakan sudah dibangun tersebut,” ujar Panangian.

PSPI memprediksi hingga akhir tahun ini paling tinggi realisasi penyediaan rumah hanya sekitar 210 ribu unit. Karena itu, program pembangunan sejuta rumah diyakini Panangian berada di ambang kegagalan. Oleh karena itu pemerintah harus realistis dengan secepatnya merevisi target.

“Yang perlu dilakukan pemerintah pertama kali adalah revisi target. Buat per tahun hanya 200 ribu unit saja, itu lebih realistis daripada bombastis tapi di lapangan sulit dicapai,” tegasnya.

Dia menambahkan, program pembangunan sejuta rumah masih menghadapi banyak kendala mulai dari sumber pendanaan yang belum jelas, deregulasi perizinan yang dijanjikan pemerintah tetapi belum juga tuntas, hingga rencana pengadaan tanah oleh pemerintah daerah yang belum jelas.

Khusus perizinan, pakar perumahan itu menyarankan agar seluruh izin untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) disederhanakan dan diserahkan pengurusannya cukup di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

Kemudian pemerintah perlu memastikan suplai rumah sebanyak 800 ribu unit dalam periode 2016-2019 antara lain dengan mendorong sinergi pengembang dengan bank untuk penyaluran kredit konstruksi dan pengadaan tanah yang memadukan sinergi pemerintah daerah dan pengembang.

“Pemerintah harus buat tim di 34 provinsi, yang tugasnya mendata dan mengecek berapa sebenarnya ketersediaan lahan yang ada di setiap provinsi. Pastikan cukup atau tidak untuk dibangun 800 ribu unit rumah? Syukur-syukur bisa lebih,” ujar dia.

Sementara untuk menjaga demand, pemerintah melakukan berbagai rekayasa pembiayaan seperti subsidi likuiditas pembiayaan, subsidi selisih bunga dan subsidi uang muka.

“Yang terpenting lagi, pemerintah harus memberikan kebenaran kepada publik mengenai program perumahan ini. Saya yakin Presiden Jokowi juga tidak suka kerja yang hanya sebatas pencitraan, namun minim keberhasilan,” tegas Panangian. (Rinaldi/Zul)*